Buku Tentang Otonomi Desa di Tangerang

Cover Buku Otonomi Desa di Tangerang

KITA semua berduka, atas bencana banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Apresiasi dan dukungan, patut kita tujukan kepada semua pihak —terutama golongan muda. Mereka dengan sigap memberikan pertolongan dan bantuan. Meski dilakukan secara spontan dan sporadis, namun datangnya inisiatif bantuan kepada para korban cukup berfaedah. Misalnya dalam hal evakuasi dan distribusi logistik. Semua itu, paling tidak, meringankan beban derita para korban.

Namun duka itu kian menganga dan terasa dalam. Manakala melihat “absen”-nya bala bantuan dari Pemerintah Daerah. Selain datang terlambat, juga terlihat mekanisme kerja yang kacau dan tidak terorganisir. Padahal kata kunci dalam evakuasi dan distribusi bantuan bencana adalah koordinasi. Kita tahu, banyak instansi dan lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam mengatasi bencana. Olehnya, garis komando dan jalur koordinasi sangat dibutuhkan. Agar pertolongan bisa cepat dan tepat sasaran.

Dua paragraf awal di atas, bisa menjadi pintu masuk ke dalam isi buku ini. Tentang betapa Pemerintah Daerah kerap kerepotan dalam mengatasi masalah-masalah ril di masyarakat —-terutama masyarakat yang jauh dari akses jalan, dan terpencil. Makin hari, beban pemerintah daerah makin menumpuk (overload). Sementara daya dukung dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah (problem solving), tak pernah membaik. Tak pelak, demi mengurai benang kusut problema tersebut adalah: membagi beban dan mendistribusikan tanggungjawab ke unit pemerintahan daerah yang paling bawah. Dan itu artinya, “membagi” beban ke desa-desa.

Buku ini mengusung gagasan penting, bahwa pembangunan daerah harus bersifat partisipatif. Dengan mengupayakan adanya pembagian kewenangan dan tugas pemerintah daerah ke tingkat terendah (yaitu desa). Termasuk dengan mendistribusikan anggaran pembangunan langsung ke desa (lihat halaman: vi).

Dasar pijak untuk mendorong konsep partisipasi pemerintahan desa (dan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan desa) berbasis pada argumentasi akademik dan fakta-fakta lapangan. Kajian akademik paling mutakhir, misalnya, ramai dengan usungan ide good governance and clean government (pemerintahan yang baik dan bersih), yang salah satu gagasan pokoknya adalah “partisipasi publik”. Sementara fakta-fakta di lapangan, membuktikan bahwa masih ada kaidah hidup yang utuh di masyarakat kita, yang sepadan dengan gerak pembangunan. Tak lain adalah: gotong royong, gugur gunung, sambatan, dan guyub (lihat halaman: 9).

Sesungguhnya, konsep partisipasi pemerintahan desa juga termaktub dalam regulasi nasional (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004). Undang-undang itu menekankan adanya otonomi desa. Sayangnya, dalam praktek, pemerintah daerah sering tidak ikhlas memberikan “otonomi penuh” kepada pemerintahan desa (lihat halaman: 24).

Konteks Tangerang
Lantas, bagaimana mewujudkan partisipasi pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang (yang memiliki pendapatan besar dan APBD terbesar ke-8 se-Indonesia?).
Menurut Ahmad Subadri, penulis buku ini yang juga Anggota DPD RI, Pemerintah Daerah Kabuapten Tangerang “harus rela” membagi kewenangan ke unit pemerintahan terkecil di bawahnya (yaitu Pemerintahan Desa). Alokasi kewenangan ini bermanfaat ganda. Di satu sisi mengurangi beban pemerintah kabupaten (misalnya dalam urusan perizinan, pajak, registrasi penduduk, dan hal-hal teknis lain. Lihat halaman 24 buku ini).

Sementara di sisi lain, mendorong pemberdayaan dan peningkatan kompetensi dan kapasitas kemampuan pemerintahan desa. Saat ini, bagaimana akan mendorong peningkatan kemampuan pemerintahan desa, jika mereka tak pernah diberi kewenangan? Tentu saja pelimpahan kewenangan itu juga harus disertai daya dukung yang memadai. Selain dengan menyiapkan sumber daya manusia, juga dengan disertai dukungan pendanaan.

Alokasi Dana Desa
Tanpa ragu, buku ini secara khusus mengulas proyeksi penyaluran dana pembangunan (via APBD) langsung ke desa. BAB III dari buku ini, berjudul Merealisasikan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tangerang, secara rinci menggambarkan perlunya alokasi dana desa, bahkan dengan besaran prosentase yang telah ditentukan.
Menurut buku ini, memang Undang Undang tak pernah secara pasti mematok besaran angka rupiah untuk alokasi dana desa. Akan tetapi, justru hal ini menjadi alat uji untuk mengukur kepekaan seorang Kepala Daerah. Jika seorang Bupati memberikan Alokasi Dana Desa yang besar, maka bisa dipastikan ia memiliki “naluri kerakyatan”. Sebaliknya, jika kucuran dana desa hanya sedikit, maka sesungguhnya Bupati tersebut tak peduli terhadap pembangunan di perdesaan (lihat halaman: 31).

Jumlah Dana Desa
Prinsip utama dalam menghitung besaran Alokasi Dana Desa (yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang) adalah terpatok pada dua perkara. Pertama, berpijak pada prinsip pemerataan (sebagai komponen tetap). Artinya, harus ada alokasi dana desa yang sama di seluruh desa, misalnya per desa se-Kabupaten Tangerang mendapat dana Rp. 400 juta.

Kedua, berpatok pada prinsip keadilan. Artinya, besaran dana tambahan di samping dana tetap (yang jumlahnya sama per desa), harus melihat kondisi dan kebutuhan per desa. Karena setiap desa memiliki karakteristik yang khas dan unik. Intinya, pemerintah Kabupaten Tangerang harus berani menggelontorkan dana desa per tahun secara merata (sama jumlahnya, sebagai kompenen tetap), dan ditambah dengan dana tambahan, yang disesuaikan dengan kebutuhan per desa.

Beranikah gagasan bernas ini diwujudkan?

Mestinya, bukan hanya berani, tetapi harus sanggup. Mengingat 60 persen penduduk Kabupaten Tangerang berada di Pedesaan. Selain itu, ada 10 strategi taktis yang bisa diterapkan, dalam mewujudkan partisipasi pembangunan berbasis desa. Penulis buku ini sendiri, Haji Ahmad Subadri, bahkan berani mengikat kontrak politik, guna mewujudkan gagasannya itu. Haji Ahmad Subadri, tak hanya punya gagasan, tetapi punya kaki untuk menjalankan gagasan tersebut…

Peresensi: Endi Biaro, Pengamat Buku, Media dan Politik.

Informasi Detil Buku:

Judul: Pembangunan Kabupaten Tangerang Berbasis Desa

Penulis: Haji Ahmad Subadri

Penerbit: PUSKADA Tangerang

Tebal: 106 halaman dan foto

ISBN: 978-602-8075-34-3

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s