Buku Tentang Praktek Korupsi di Sekolah

Cover Buku Sekolah Harapan

Keseluruhan buku ini seolah membuka “kotak pandora”. Menguarkan praktek-praktek korup yang dilakukan orang-orang yang menyandang label mulia: yaitu Guru —figure yang patut digugu dan ditiru. Kalaupun pelakunya bukan guru, ya tak jauh dari bidang itu. Semisal Kepala Sekolah, pengawas, atau mereka yang menempati kursi Kepala Dinas Bidang Pendidikan.

Memang senyatanya mencemaskan, meskipun barisan Korps “Oemar Bakri” itu bukanlah aktor korupsi besar (grand corruptions) dengan motivasi kemaruk (corruption by greed).

Mereka hanya pelaku korupsi kecil (petty corruptions), dengan motivasi karena kebutuhan hidup (corruption by need). Dalam banyak kasus, seperti ditulis oleh Teten Masduki, dalam Kata Pengantar Buku ini, bahwa para Guru ditekan oleh atasan, dan atasan mereka (Kepala Sekolah), dipasksa korup oleh Kepala Dinas, begitu pun Kepala Dinas, yang harus setor ke pejabat yang berada di atasnya. Inilah hierarki korupsi di sekolah. Muara hilir, para Guru di lapis terbawah, secara kreatif mencari celah korupsi kecil-kecilan, melalui penjualan buku ke siswa, ataupun menyiasati berbagai dana yang tersedia (biasanya Dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah).

Apa boleh dikata, korupsi, ya, tetap korupsi. Meski tergolong “penggelapan uang receh”, namun dari perspektif gerakan anti korupsi, perilaku ini potensial menghambat. Lantaran menyuburkan budaya culas dan tak jujur. Sekaligus mengurangi “barisan massa” yang berjuang melawan korupsi.

Lagipula, kecil atau besar, tetapi saja korupsi di sekolah adalah mengeroposi dana publik, menihilkan aneka peluang perubahan pendidikan ke arah lebih baik, mendedahkan mutu kualitas layanan publik ke titik terendah, dan pada ujungnya, mengabadikan praktek dan budaya korup di negeri ini. Di titik paling mengerikan, sebenarnya fakta-fakta lapangan tentang korupsi pendidikan di Indonesia (di sana para guru terlibat), itu justru menjadi warning, sejenis sinyal buruk tentang ancaman gagalnya demokratisasi dan perjuangan anti korupsi di tanah air.

Mengapa? Seperti dinyatakan pengamat pendidikan nasional, Prof. DR. H.A.R. Tilaar, mengatakan bahwa akar tunjang demokratisasi sebenarnya teletak pada sukses tidaknya pendidikan yang dikembangkan. Karena demokrasi membutuhkan masyarakat warga yang terdidik dengan baik (civilized). Demokrasi, pada akhirnya, adalah proses aksi, refleksi, dan belajar (inilah saripati ajaran Paolo Freire).

Kita boleh berasumsi agak jauh. Idealnya dunia pendidikan dan para pegiat di bidang ini (para guru), menjadi aktor utama gerakan anti korupsi dan mendorong demokratisasi. Mereka, di banding komponen masyarakat sipil yang lain, jauh lebih terdidik, terorganisir, dan paling tidak lebih mapan di bidang ekonomi (dibanding tani, buruh, atau nelayan).

Nah, sekali lagi, buku ini membuka wacana besar. Bahwa di dunia pendidikan sekalipun, ternyata waham korupsi nyaris menjadi epidemi.

Jurnalisme Advokasi
Bermula dari program APBS (Anggaran Pendidikan Berbasis Sekolah) Partisipatif, dibesut oleh ICW ((Indonesia Corruption Watch), bermitra dengan Serikat Guru Tangerang dan Garut Governance Watch, maka ditemukanlah road map praktek-praktek korupsi di sekolah.

Sekaligus juga, ditemukan “pengerek bendera”, yaitu para aktor (mereka adalah guru) yang berhasil melakukan gerakan anti korupsi di sekolah, yaitu di SDN Tegal Gede 2. Seraya mengibarkan bukti bahwa hanya dengan partisipasi masyarakat warga sajalah, desain anggaran sekolah bisa dimanfaatkan secara bersih dan bermanfaat banyak. Melalui kepeloporan seorang Kepala Sekolah SDN Tegal Gede 2, di Garut, Jawa Barat, bernama Ade Manadin, sebuah sekolah yang sebelumnya seperti neraka, berubah menjadi sekolah nyaman, dan menjadi percontohan (halaman 510. Para guru, bersama-sama dengan warga, melakukan desain APBS, merumuskan kebutuhan sekolah, dan bergotong royong membangun sekolah. Selama kurang lebih tiga tahun mereka bekerja menerapkan APBS partisipatif ini.

Itu adalah temuan kasus terbatas. Menjadi success story dari Program APBS Partisipatif. Sisanya justru memperlihatkan sisi buruk praktek penganggaran sekolah di berbagai tempat. Adalah Ade Irawan, penulis buku ini, yang juga aktivis pendidikan yang bernaung di ICW, mengungkapkan pola-pola penggerogotan dana publik di sekolah.

Menurutnya (halaman 126), korupsi di sekolah terjadi karena kombinasi antara buruknya tata kelola dan mekanisme penganggaran di sekolah, monopoli kepala sekolah dalam merancang anggaran, komite sekolah yang mandul, serta posisi orang tua siswa yang lemah. Secara ekstrem bisa dikatakan bahwa pelaku utama korupsi di sekolah adalah Kepala Sekolah (hingga ada lelucon bahwa dalam merancang APBS, hanya dua pihak yang tahu, yaitu Kepala Sekolah dan Tuhan).

Di luar itu, sederetan pola lain terdeteksi. Misalnya, praktek suap, pembayaran uang administrasi, yang disetor Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas. Praktek ini subur karena Kepala Sekolah yang “bandel” tak mau kompromi, akan terancam mutasi. Anggaran untuk sekolah, juga mengalir sampai jauh… Misalnya ke organisasi para guru (KORPRI), para pengawas, wartawan bodrex, dan para pejabat.

Belum lagi bila merinci modus operandi korupsi lain yang bercabang-cabang. Di Tangerang, ada instansi yang menjual buku LKS secara paksa (dengan mewajibkan pihak sekolah membeli, dengan uang BOD), di Jakarta, terjadi pemalsuan data pembelian barang untuk sekolah, dan di Garut tentang setoran dana BOS yang berbentuk uang adminstrasi untuk pelicin.

Saripati buku ini, dengan demikian, berbasis temuan lapangan. Bukan berarti temuan sporadis atau kebetulan, melainkan via upaya advokasi yang tekun dan sistematis. Hasilnya dijahit dalam buku yang berjudul Sekolah Harapan ini. Istimewanya, buku ini bukan laporan riset yang kering nuansa. Melainkan ditulis dengan gaya jurnalisme literacy (jurnalisme kisah). Tepatnya, metode penulisan buku ini adalah bagian dari praktek Jurnalisme Advokasi.

Rekomendasi
Membaca keseluruhan, bisa saja batin kita terpojok ke perasaan pesimis. Meski bukan itu yang ingin dihadirkan. Justru mendorong kebangkitan partisipasi warga dalam membendung arus korupsi di daerah. Sebagaimana amanat buku ini, yaitu bukan dalam konteks mengadili atau menyeret para aktor korup ke pengadilan (karena penjara akan penuh, saking banyaknya para pelaku). Melainkan membuktikan gagasan yang telah teruji. Bahwa partisipasi warga, misalnya dalam bentuk pembuatan CRC (Citizen Repport Card, Kartu Laporan Warga), atau ikut langsung dalam pengangaran di sekolah.

Catatan akhir, buku ini menyimpan kelemahan dalam meluaskan perspektif. Seandainya ada ulasan terhadap para aktor korupsi di sekolah, tentu lebih menarik. Bukankah mereka juga adalah orang-orang yang terkungkung oleh rezim pendidikan di atasnya? Mereka seringkali harus menelan pil pahit, korupsi karena terpaksa. Demi dapur ngebul…

Informasi Detil Buku:
Judul : Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi
Penulis : Bambang Wisudo, Ade Irawan, dan Fasli Djalal
Penerbit : ICW bekerjasama dengan HIVOS, Jakarta, 2011
Tebal : 305 halaman
ISBN : —

//

2 thoughts on “Buku Tentang Praktek Korupsi di Sekolah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s