Buku Tentang Pemberontakan PKI 1926

Tepat di awal Abad 20 (sekitar 1900-an awal), sejarah sosial di Hindia Belanda menggeliat kencang. Kurun waktu itu tanah koloni belanda di nusantara ini sibuk menjemput aneka inovasi, baik dalam bidang budaya, pemikiran, perdagangan, dan bahkan perangkat teknis (teknologi).

Di ranah budaya, misalnya, kaum priboemi sedang bergairah dengan hidangan hiburan “moderen”, seperti seni teater (dikenal dengan teater Stamboel), tayangan “gambar idoep” atau film, dan tumbuhnya elit-elit terdidik di kalangan ningrat dan kelas “atas”. Sementara di bidang pemikiran, bumi Hindia Belanda ramai dengan ide-ide baru, termasuk gagasan pembaruan ke-Islaman (terutama oleh SI, Muhammadiyah, dan dalam hal tertentu juga NU). Lantas di bidang teknologi, dengan pengaruh sosial yang meluas, adalah semakin kuatnya itikad kumpeni Belanda melakukan pembaharuan infrastruktur, misalnya jaringan kereta api, trem, dan pabrikasi (terutama industri gula).

Dalam celah perubahan sosial itulah komunisme masuk, awalnya oleh Sneevilt, Adolf Deboer dan puluhan Belanda atau Eropa lainnya. Ketika ISDV dibentuk (cikal bakal PKI), dari seratusan anggota, hanya tiga orang saja dari pribumi. Lalu dengan cepat merekrut anggota hingga mencapai angka seribuan. Tetapi yang mengejutkan, tanpa berlama-lama, PKI menyebar ke segala arah, hingga Ternate, Minangkabau, Solo, Banten, dan terutama Batavia.

Sejujurnya, fakta inilah yang bisa dijadikan pintu masuk, jika ingin menyelami proses perkembangan PKI yang sedemikian progresif-revolusioner. Betapa sebuah ide baru, di tengah rakyat yang terjajah dan (sebagian besar) buta hurup, yang mayoritas Islam, bisa menggerakan politik revolusioner dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (tak lebih dari 10 tahun PKI mampu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Wong Londo). Tambahan lain, betapapun PKI adalah bagian dari eksperimen politik perlawanan terhadap penjajah Belanda, dan mengisi kekosongan gerakan rakyat yang saat itu masih mencari bentuk.

Tanpa mengenyampingkan peran sejarah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan perserikatan kebangsaan lain di waktu itu, tetap saja tertinggal beberapa langkah dari PKI. Setidaknya dalam aksi-aksi real politik, seperti pemogokan, demonstrasi acak, boikot, atau bahkan propaganda serta agitasi yang terbuka.

PKI Populis

Meski sulit, terutama alam pemikiran Indonesia yang pekat dengan communistophobia (anti komunis!), kita bisa melakukan penalaran obyektif terhadap kontribusi PKI dalam sejarah sosial di tanah air. Minimal, dengan mencacah karakter gerakan yang mereka perlihatkan. Berbeda dari sebelumnya, seperti perlawanan perang Atjeh, perang Dipenogoro, Perang Maluku, dan Perang Paderi di Minangkabau, yang sempat menguras energi militer Belanda, toh, masih kental dengan spirit “regional-kultural”. Di sini, PKI berbeda (bahkan dengan Boedi Oetomo dan SI). Gerakan PKI, harus diakui, memiliki corak moderen, dengan mengusung gerakan yang bersifat internasional (misalnya dukungan cominteren Rusia, dan beberapa kelompok komunis di Eropa), ideologis, dan plural.

Buku Ruth McVey ini, yang berjudul Kemunculan Komunisme Indonesia, jelas-jelas membuka perspektif itu, yaitu sifat internasional PKI dan sekaligus dinamika nasionalnya (yaitu tumbuh geraknya di Indonesia). Dalam bagian Kata Pengantar, Ruth McVey tanpa ragu mengatakan: Pada 1924, PKI beranggotakan 1.000 orang, pada saat itu pula partai dipandang sebagai memiliki pengikut dan simpatisan terbesar di antara kelompok politik lain di Indonesia. Karena hubungan PKI tidak dibatasi hanya dengna kaum elite, tidak ada upaya membatas partai hanya untuk kalangan terdidik, dan melibatkan masyarakat moderen dan tradisional (halaman xxii).

Mari perlakukan keterangan itu untuk memenuhi interpretasi yang adil, misalnya dengan memancang acuan dari teori tafsir sosial dari Emile Durkheim, yang mengatakan bahwa “perlakukanlah fakta sosial sebagai perihal saja (thing)”. Panduan ini cukup aman dipakai, untuk memberi apresiasi terhadap PKI —terutama di frase awal sejarahnya.

Konteks kontribusi sejarah sosial PKI adalah proses paling awal yang memperkenalkan Indonesia dengan politik populis, disertai dengan kerja-kerja terorganisir. Jangan lupa, saat itu, faktor kepemimpinan PKI yang sesungguhnya sangat berkelas. Sneevilit, misalnya, adalah “alumni” serikat buruh PKI di Belanda, yang berpengalaman dengan teori-teori marxis dan terlatih mengorganisasi kekuatan. Juga Adolf Deboer, yang sangat militant, idealis, serta pandai merancang kampanye publik.

Buku Ruth McVey ini juga menyebut, bahwa tokoh-tokoh pertama PKI di Indonesia, meski sebagian besar digodok di Sarikat Islam, adalah orang-orang cerdas dan sangat intelektual, sehingga memiliki kharisma mendalam. Sebut saja, misalnya Semaun, Alimin dan Darsono, yang rata-rata memiliki kepandaian berbahasa (Perancis, Inggris, dan tentu saja Belanda). Modal itu, tentu memperlancar gerakan politik mereka dalam meraih dukungan massa.

Kontra Islam (?)

Bagian menarik lain, adalah strategi PKI memasang blok dari dalam (halaman 283) terutama di tubuh SI. Dalam perjalanan, taktik ini membuat PKI kian mengakar dan bahkan mampu memperoleh dukungan signifikan dari kalangan Islam multi corak (bukan hanya Islam Abangan dan sekuler, tetapi juga Islam Religius, seperti di Solo melalui Haji Misbach, di Banten, di Semarang, Palembang, dan Minangkabau via Datuk Batuah, dan tempat-tempat lain).

Terlalu gampangan bila menyebut pola-pola ini culas, jika tanpa disertai informasi bahwa semangat zaman waktu itu terlampau menjengkelkan bagi darah perlawanan yang bergolak. Daripada sebagai peralihan ideologis, perpindahan Tokoh Islam SI ke PKI, lebih banyak berpola kekecewaan dan ketidaksabaran. Lantaran melihat SI yang sudah memudar dan tidak lagi kuat sebagai organisasi perlawanan. Di sini berlaku petuah musykil, bahwa siapa cepat, siapa dapat. PKI saat itu adalah organisasi politik paling cepat bergerak dan memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan terbuka. Meski demikian, adalah juga fakta bahwa perseteruan antara tokoh-tokoh Islam dengan PKI telah berlangsung lama dan tajam, misalnya di tingkat visi dan metode.

Perlu diperjelas, seperti uraian buku Kemunculan Komunisme Indonesia ini, saat itu gerakan komunisme internasional dan juga PKI, tidak memasang tembok tebal terhadap kelompok Islam —melainkan justru membacanya sebagai sekutu dan mitra aliansi strategis. Misalnya di Rusia, meski Lenin membenci Islam, tetapi ia mampu berkompromi, mengingat kekuatan aliansi Islam di dalam dan sekitaran Rusia, yang merupakan mayoritas terbesar (misalnya di Bukhara dan Turki). Sementara di tanah air, beberapa tokoh PKI, seperti Tan Malaka, justru terkesan sangat membela Islam (barangkali karena faktor latar budayanya yang Minang). Tak berlebihan, bila hubungan PKI dan Islam saat itu bersifat dialektis —dan belum tercemar oleh noda sejarah apapun, berbeda dengan saat ini.

Celah Revolusi

Tumbuh dengan cepat sekaligus tumpas dalam sekelebatan, maka PKI segera runtuh oleh pemberontakan yang gagal —-di 1926-1927. Imaji-imaji pemberontakan PKI dalam hal ini patah oleh ketiadaan basis yang solid. Tan Malaka misalnya, yang memang sama sekali tak setuju dengan skenario Prambanan (yang merancang pemberontakan 1926 ini), melihat kegagalan itu dengan getir. Menurutnya, agenda terpenting PKI adalah justru membebaskan alam pikir masyarakat Indonesia yang masih tersaput oleh mistisme, feodalisme dan perbudakan.

Begitu pun Semaun (cukup mengagetkan, bahwa menurut Ruth Mc Vey, penulis buku ini, Semaun justru sangat teoritis dan menghormati detil gerakan) juga melihat faktor kegagalan karena belum cukup kader dan organisasi yang tidak kuat. Masih banyak interpretasi lain tentang tumbangnya PKI saat itu, termasuk yang “mencurigai” provokasi dengan sengaja dari Pemerintah Belanda —yang memancing teror di masyarakat, untuk kemudian menuduh PKI sebagai pelakunya.

Begitulah, seperti nasehat Emile Durkheim, bahwa jika kita melihat sejarah sosial sebagai perihal biasa atau thing, maka akan berujung pada tatapan yang nyaman. Bahwa bagaimanapun, PKI adalah pernah menyebar benih perlawanan, menggerakan revolusi, sekaligus menjadi tumbal eksperimen politik nasional. Mau tak mau, untuk saat itu, peran politik PKI memang tak tergantikan.

Buku Baru Tentang Syaikh Nawawi Al Bantani

Sebuah film baru yang kini merebut perhatian pemirsa, Sang Pencerah, menyodorkan kembali kepada publik tentang peran penting sejumlah ulama besar di Indonesia —dan karya Hanung Bramantyo itu mengangkat tentang Kyai Haji Akhmad Dahlan, tokoh pembaharu dan pendiri Muhammadiyah. Sebuah ikhtiar yang cukup cerdas, tentu saja. Mengingat negeri ini sesungguhnya kaya dengan the exemplary person, manusia-manusia agung yang layak jadi teladan. Terutama di era silam.

Sebagai ilustrasi, di era tumbuhnya tokoh-tokoh Islam yang sezaman dengan K.H. Akhmad Dahlan, terdapat sejumlah nama. Antara lain: Kiai Haji Hasyim Asy’ari (pendiri NU),  Kiai Haji Raden Asnawi dari Kudus, Jawa Tengah; Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, Banten; Syeikh Muhammad Zainuddin bin Badawi as-Sumbawi (Sumba, Nusa Tenggara); Syeikh Abdus Satar bin Abdul Wahhab as-Shidqi al-Makki, Sayid Ali bin Ali al-Habsyi al-Madani dan lain-lain. Deretan Kyai itu memiliki pertalian yang seikatan, yaitu sama-sama pernah menjadi murid dari Syaikh Nawawi Al Bantani. Kesemuanya memberi kontribusi penting bagi identitas Islam di Indonesia.

Tak penting benar bila kemudian marwah Syaikh Nawawi Al Bantani “seolah-olah” kalah pamor oleh para muridnya itu (termasuk K.H. Akhmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari).

Tetapi justru menjadi pertanyaan menggugat apabila diletakkan dalam konteks “penemuan identitas”. Syaikh Nawawi adalah nama yang bahkan di dunia Arab dan Mesir sekalipun telah menjadi legenda. Tetapi justru di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Banten, sama sekali tak menjadi identitas. Di jazirah Banten, orang bahkan tak menemukan nama Jalan Besar, Nama Kampus, Meseum, Universitas, yang menggunakan nama besarnya. Secara kasat mata, apresiasi orang Banten terhadap mercusuar sejarah bernama Syaikh Nawawi sedemikian rendah. Ada apa?

Buku terbaru, berjudul Sayyid Ulama Hijaz, Biografi Syeikh Nawawi Al Bantani, adalah penting jika bermakna untuk mengembalikan identitas Banten yang sesungguhnya. Hari ini, dalam memori publik di Nusantara, sungguh Banten adalah lahan hidup Para Jawara. Bahkan studi ilmiah sekalipun menunjukkan hal itu.

Perusak Banten

Sebuah studi tentang politik lokal Indonesia paska reformasi, yang dilakukan H.S. Nordholt, menyebutkan sejumlah kasus tentang degradasi politik beberapa daerah di Indonesia. Di Banten, wacana perusakkan itu tak lain tak bukan adalah atas adanya campur tangan para Jawara (tokoh jagoan lokal). Praktek politik dan pemerintahan di Banten, berjalan atas dasar shaddow state, berjalan dibawah kendali bayang-bayang kekuasaan informal.  Di Banten, para jawara inilah yang melakukan distorsi atas prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan efisien.

Inilah anakronisme (pertentangan jalan sejarah) yang sangat telanjang! Identitas kesejarahan Banten yang kaya dengan etos intelektualisme dan keulamaan, misalnya melalui Syaikh Nawawi atau bahkan Maulana Muhammad (Sultan Banten), seolah tak berbekas. Provinsi baru yang berbatasan dengan DKI Jakarta itu malah lebih dikenal sebagai pemasok industri premanisme, baik dalam ekonomi maupun politik. Atmosfir sosial dan politik Banten, pada akhirnya, pekat dengan praktek-praktek barbar dan koruptif.

Syaikh Nawawi

Warisan Intelektual Syekh Nawawi adalah sumur tanpa dasar. Ratusan kitab telah ditulis, puluhan diantaranya menjadi referensi utama dalam mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Belasan bukunya menjadi bacaan wajib pondok-pondok pesantren di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Borneo, Mayalsia, Filipina, dan bahkan Thailand —pun hingga saat ini. Sungguh tak berlebihan, kalau kemudian gelar sebagai Tokoh Kitab Kuning tersemat kepadanya.

Meski tak semua karya tulisnya terlacak, namun sejarah tak pernah meragukan kefasihan Sang Mahaguru kelahiran Tanara, Serang, Banten ini. Tak sedikit informasi menyebutkan, kitab-kitab Syekh Nawawi masih dicetak ulang di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, hingga saat ini. Ada satu cerita, bahkan sembari menunggang unta sekalipun, Syekh Nawawi terus menulis buku, yang berjudul syarah kitab Syarah Bidayatul Hidayah (penjelasan dari Kitab yang ditulis Al Ghazali). Kapan Banten melahirkan putera cemerlang seperti ini lagi?

Tentang Buku Ini

Buku ini memberikan informasi yang luas dan lengkap tentang Syaikh Nawawi Al Bantani. Selain mendetailkan sejarah hidup, konteks Banten di zaman itu, hingga ulasan terhadap pemikiran-pemikiran Syaikh Nawawi, terutama kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al Munir. Buku ini juga oleh penulisnya diharapkan menjadi sumbangan literatur mengenai tokoh dakwah (lihat halaman 4). Buku ini pun mengisi kekosongan atas keterbatasan referensi tentang Syaikh Nawawi, yang selama ini terasa terbatas.

Ada beberapa kutipan menarik yang dimunculkan, misalnya tentang restu Sang Ibu, ketika Nawawi muda hendak merantau mencari ilmu. Sang Ibu berpesan, agar Nawawi muda jangan pulang sebelum pohon kelapa yang ditanam saat ia pergi belum berbuah. Juga kisah tentang keterlibatan (minimal secara spiritual) dari Syaikh Nawawi atas meledaknya pemberontakan Banten, di Tahun 1888. Kisah lain, adalah seputar riwayat apresiasi Negara Mesir, yang menjadi negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan RI, di Tahun 1945. Salah satu faktor penyebabnya, tak lain karena nama Syaikh Nawawi yang dari Indonesia.

Satu hal menjadi jelas, bahwa kehadiran buku ini semoga menjadi instrumen pelengkap atas revitalisasi (menghidupkan kembali) ghirah intelektualisme Banten yang seolah senyap. Publik di Banten harus lebih sungguh-sungguh menggali karya-karya tokoh besar ini. Seraya menyingkirkan tradisi anti intelektual yang dilakoni oleh Para Jawara Banten.

Buku Ahmadinejad, Presiden Iran yang Mengguncang Dunia

Beberapa pekan  sebelum menang dalam pemilihan Presiden Iran, di Tahun 2005, Mahmoud Ahmadinejad adalah seorang “pesakitan politik”.  Anak gurun dari tukang pandai besi ini nyaris tak memiliki apapun untuk terpilih menjadi orang nomor satu —di negeri bekas reruntuhan peradaban Persia itu.

Bahkan penulis buku Ahmadinejad, Kisah Rahasia Sang Pemimpin Radikal, yaitu Kasra Naji, menyebut Ahmadinejad adalah calon presiden yang lusuh.

Berikut penuturannya: Ahmadinejad, jelas, menjadi Calon Presiden paling lusuh. Iklan politiknya tertayang di media hanya karena “keberuntungan” (bahwa ada peraturan setiap kandidat memperoleh hak yang sama berpromosi di  stasiun televisi). Itupun berisi rekaman video dengan kualitas gambar buruk,  berisi pesan yang teramat klise bagi rakyat Iran —tentang penghargaan terhadap para pahlawan perang Iran versus Irak (halaman 66).

Melihat promosi seperti itu, publik Iran hanya punya satu pikiran: bahwa Ahmadinejad adalah calon presiden pertama yang harus mundur. Mereka menilai mantan Walikota Teheran ini tak layak.

Tanggapan “mengentengkan” ini wajar belaka. Ahmadinejad bukan politisi kaliber sebagaimana para calon presiden yang lain (misalnya Ali Akbar Rafshanjani). Jangan tanya soal modal uang dan kapital, publik mengenal Ahmadinejad adalah sosok yang bersahaja, bahkan tak terdapat sofa di ruang tamu rumahnya. Mobil pribadinya pun hanya sebuah Peugot tua. Lalu bagaimana dukungan politik dari pihak lain?

Hampir semua media massa meyakini satu hal, bahwa beberapa hari lagi datang berita penting: Ahmadinejad mengundurkan diri dari pertarungan kursi Presiden Iran. Tak ada satupun media massa yang mendukung tokoh Islam Radikal ini. Pun, yang menyedihkan, sekutu terdekat, kawan-kawannya seperjuangan, juga beberapa politisi parlemen, sama-sama menjauh dari dirinya. Keyakinan bahwa Ahmadinejad akan habis, kian diperkuat dengan beberapa kali survey, yang menunjuk popularitas Ahmadinejad berada di nomor 2 (dihitung dari belakang, dari 8 kandidat, artinya, ia hanya menempati posisi ke enam).

Lalu dunia menatap dengan gembira, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Mereka optimis, bahwa kelompok Islam Radikal di Iran sudah habis, salah satu tokohnya yaitu Ahmadinejad tak akan terpilih menjadi presiden.

Tetapi di 17 Juni 2005 itu seolah-olah mimpi buruk datang. Ahmadinejad menang dalam pertarungan, menempati posisi kedua di bawah Ali Akbar Rafsanjani, dan itu artinya berhak bertarung di putaran kedua. Persis sejarah mencatat, diputaran kedua dirinya lah yang unggul, menyalip posisi mantan Presiden Ali Akbar Rafsanjani. Dunia terperangah. Seorang duta besar Inggris lalu mengirim faximile yang berbunyi: “ini adalah hasil dari perkembangan yang tak terduga”.

Awal Kontroversi

Kontroversi Presiden baru Iran ini dimulai terlalu dini. Tepat disaat penghitungan suara, lawan-lawan yang kalah menghujat terjadi kecurangan sistematis. Kemenangan di luar dugaan ini adalah hasil rekayasa. Mereka menuding Pasukan Pengawal Revolusi, Pemimpin Agung Ayatulloh Khamenei, dan tokoh bangsa yaitu Ali Movahedi telah mengotori pemilihan umum demi kemenangan Ahmadinejad.

Berikutnya, karena gagal menghadang laju kemenangan, lawan politik melansir isu keterlibatan Ahmadinejad dalam tragedi penyanderaan berdarah di Kedutaan Besar AS, di Tahun 1979, yang berlangsung selama 444 hari, di era Presiden Richard Nixon. Pihak yang kalah, memfitnah bahwa Ahmadinejad adalah pelaku yang berlumuran darah, dan sangat kotor. Serangan ini begitu gencar, menghumbalang di dalam dan luar negeri. Berbagai saksi mata dari Inggris, Amerika Serikat, dan mereka yang disandera di saat itu mengaku bahwa Ahmadinejad adalah “pelaku penyanderaan”. Tetapi serangan ini pun sirna. Segera setelah keluar pernyataan resmi dari CIA, bahwa Ahmadinejad tak terlibat!

Dunia Marah

“Mencoba meramalkan apa yang terjadi di Iran adalah main tebak-tebakan”, demikian ujar seorang diplomat Inggris, demi melihat kemenangan Ahmadinejad. Bila Inggris terlihat hati-hati, Amerika Serikat lain lagi. Negara adidaya ini terlihat berang. Mereka melihat masa depan demokrasi di Iran telah habis, bersama dengan kekalahan telak kubur moderat dan Islam modernis.

Para pemimpin dunia melihat dengan beragam cara. Begitu banyak julukan tersemat kepada Ahmadinejad, seiring dengan beragam kontroversi yang dimunculkannya. “Presiden berjiwa labil”, “pemimpin arogan dan bodoh”, dan “menjijikan”, adalah beberapa tudingan yang dialamatkan ke Presiden Iran ini. Sebuah pertemuan, ketika Ahmadinejad melakukan lawatan ke Amerika Serikat, berlangsung di Columbia University, sambutan sang rektor menyebutnya sebagai loose cannon, yaitu orang ceroboh yang selalu mengejutkan! (Halaman 143)

The Loose Cannon

Mengapa julukan arogan, keras kepala, bodoh, dan ceroboh begitu gencar? Atau bahkan The Loose Cannon, alias ceroboh dan megejutkan.

Dunia tak terlalu pening bila kebencian Ahmadinejad terhadap Israel hanya sebatas retorika. Tak terhitung gaya Anti Israel (tetapi kemudian berkompromi) yang hinggap di kalangan pemimpin Arab. Tetapi hanya Akhmadinejad yang menikam ke ulu hati Ummat Yahuid, dengan menyebut Holocaust (pembantaian di kamp-kamp konsentrasi rezim Nazi) adalah mitos dan bohong!

Ahmadinejad bahkan memetik kemarahan komunitas Yahudi yang Anti Zionis —dan anehnya, mereka sudah ribuan tahun menetap di Iran, ketika mengadakan Konferensi Holocaust di Iran. Dengan mengundang para tokoh rasis dunia, mulai dari pemimpin Xu Xluk Klan di Amerika Serikat, pengagum Nazi, dan lain-lain. Presiden Iran ini juga memercikan bensin di tengah upaya perdamaian Timur Tengah, dengan menyebut bahwa “Israel harus dihapus dari peta dunia.”

Banyak lagi. Seorang fanatik Imam Mahdi ini bahkan nyaris disebut mengidap delusi, penghayal yang tidak lagi rasional. Berkali-kali kalangan moderat Iran disakiti dengan tingkah polah Ahmadinejad. Paling menonjol terkait dengan ancaman dunia internasional terhadap Iran, bila negeri itu tetap ngotot mengolah industri nuklir. Sang presiden menjawab serampangan, bahwa “pengayaan nuklir iran adalah kereta tanpa rem dan tak perlu perseneling, meluncur tanpa boleh berhenti”. Sontak pernyataan mengejutkan ini membuat dunia marah, dan tekanan terhadap Iran kian dahsyat.

Presiden Iran inipun dinilai berkali-kali membuat perbuatan memalukan, seperti mengirim Surat Pribadi kepada Angela Markel, George W Bush, dan pemimpin dunia lain (sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh pemimpin Iran lain). Juga tentang seruannya agar Program Keluarga Berencana dihapuskan di Iran, dengan tujuan memperbanyak orang Islam di Iran.

Catatan Akhir

Buku ini terperinci mengulik sosok Ahmadinejad. Mulai dari benih-benih pendidikan Islam garis keras, keterlibatan semasa mahasiswa, pengalaman menjadi walikota, hingga sahabat-sahabat dekan Sang Presiden. Di beberapa bagian, terlihat kritik pedas dan kontra opini terhadap Ahmadinejad. Namun, sebagaimana laporan jurnalistik, buku ini cukup imbang memberikan penilaian. Meski bertabur serangan terhadap Ahmadinejad, terkait perilaku presiden yang “konyol” ini, tetapi pengakuan terhadap prinsip hidup sederhana diulas juga.

Tak pelak, dibalik berbagai kelemahan dan dosa politik Ahmadinejad, buku ini memperlihatkan bahwa Sang Presiden tegar dalam membela kaum papa. Ia juga menjalin hubungan baik dengan para pemimpin sosialis, dan mencoba membangun poros anti Amerika Serikat. Sebuah poster, menunjukkan adanya koalisi bertajuk keadilan, yang menggambarkan Ahmadinejad, Evo Morales, Hugo Chavez, Fidel Castro dan Daniel Ortega. Setidaknya, dunia memang selalu punya orang-orang yang tak menjadi penjilat Amerika Serikat.

Buku Tentang Sejarah Dunia Islam

“Masalahnya adalah polaritas,” tutur Robert Langdong, pakar simbologi dalam novel terbaru karya Dan Brown, yang berjudul The Lost Symbol.” Seorang Malaikat Penolong yang menyelamatkan nyawa anda di medan perang adalah Iblis Jahanam di mata musuh anda.” Posisi atau locus di mana anda berada, akan menentukan cara pandang. Kurang lebih!

Akan tetapi tak selesai di situ. Polaritas, persepsi, world of view (cara pandang), tak melulu soal posisi dan letak di mana kita berada. Karana di sana ada intervensi informasi. Pengepungan arus berita, pencitraan, mitos, legenda, atau bahkan agitasi dan propaganda. Sesuatu yang bernama fakta, bukanlah lagi kejadian sebenarnya, jika sudah masuk dalam wilayah opini. Dunia kita, sesungguhnya, telah berbaur dengan teknologi rekayasa opini publik —-di manapun posisi dan keberadaan anda. Sejarah adalah bagian dari rekayasa opini itu.

Contoh menarik adalah “permainan persepsi” dari Noam Chomsky, yang menyebut istilah newspeak di media barat. Ketika berbicara kata Islam, maka yang menyembul adalah serentetan kata-kata ini: radikal, fundamentalis, teroris, Taliban, Hamas, feodal, menyiksa perempuan, anti moderenisasi, tertutup, bahkan setan dan iblis! Permainan intelektual itulah yang mengesankan Islam berada dalam “hanya” sub bab tambahan dalam buku-buku sejarah dunia.

Lalu bagaimana dengan Islam dalam konteks sejarah dunia? Apakah lepas dari konteks rekayasa dan penceritaan yang merugikan? Buku ini mendedahkan jawaban cantik, lengkap dan memuaskan.

Menurut Tamim Ansyari, penulis buku ini yang berjudul Dari Puncak Baghdad, sejarah dunia jelas bukanlah daftar kronologis dari segala hal yang pernah terjadi. Ia adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang paling berpengaruh, dipilih dan disusun untuk mengungkap garis lengkungan cerita (halaman 15). Lengkungan cerita itulah yang sering dikosongkan, apabila berbicara tentang Sejarah Islam dalam panggung dunia.

Islam sebagai fakta geografis yang secara fisik lebih besar dari gabungan Eropa dan Amerika, hadir di sepanjang abad. Kokoh dari abad awal, tengah, hingga moderen kini. Sejarah kelahiran modernitas, industri perdagangan (juga pelayaran), menguasai Selat Gibraltar, Bosporus, hingga Selat Malaka, juga bersumber dari Islam. Pun dengan berkecambahnya ilmu pengetahuan. Dalam buku ini, di halaman 344, bahkan menyebut para cendekiawan muslim telah mencapai ke ambang semua penemuan ilmiah yang dating di kemudian hari, yang melahirkan ilmuan-ilmuan Eropa seperti Newton, Francis Bacon, Descrates, Copernicus, atau Galileo. Bukan sekedar mendahului, tetapi meletakkan dasar-dasar ilmiah bagi temuan sains moderen. Tetapi, dalam sejarah dunia, peran penting ini diseleksi oleh Barat —untuk dihilangkan!

Gegabah bila menuding faktor tunggal atas “hilangnya” situs Islam sejarah dunia. Persoalannya terlampau kompleks. Telisikan detil akan berjumpa dengan beberapa fakta, bahwa Islam mundur bukan oleh pukulan tunggal dunia Eropa, tetapi —tentu saja— penggerogotan di internal Islam sendiri.

Misalnya jika mengangkat kemerosotan khazanah intelektual Islam. Arus zaman waktu itu justru membalik skenario peradaban. Perintis inovasi ilmiah dan teknologi barat (Newton dan nama-nama besar lain) justru lahir parallel dengan gerakan reformasi keagamaan di Eropa, via gerakan Martin Luther dengan spirit protestanisme.

Di dunia muslim lain lagi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan para punggawa intelektual Islam justru hadir persis di antara kebangkrutan imperium Islam, baik secara sosial dan (terlebih lagi) politik. Apa boleh buat, akhirnya mereka selesai sebagai perintis sains, yang menyelamatkan gagasan-gagasan agung dari filsuf Yunani, dari Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya —untuk diserap oleh tradisi ilmiah Eropa.

Secara keseluruhan buku ini padat dengan pertanyaan-pertanyaan kaum muslim. Tak hanya isu ketertinggalan ilmu dan pengetahuan, tetapi juga dekadensi moral, dan kemunduran sistem politik. Misalnya tentang isu “kebangkrutan” khalifah, yang berlangsung begitu cepat. Juga tentang kebangkitan ulang negara-negara Islam di seluruh pelosok bumi (yang nyaris tidak ada lagi ikatan dengan sistem ke-khalifahan). Paparan mendetail, akhirnya menemukan persepsi baru, bahwa inferioritas dunia Islam sesungguhnya bukan datang dari barat.

Begini. Dunia Islam yang digdaya dikepung oleh berbagai gempuran, yang menjadi bagian tak terelakan dari kemajuan dunia non Islam, baik di barat maupun timur, oleh Eropa atau “pasukan barbar” Mongolia. Tiga tiang besar ke-khalifahan, yang masih bercokol di Turki Usmani, Fathimiyah (Persia), dan Moghul (Asia Kecil, India), rontok karena dunia bergerak cepat, oleh perdagangan, merkantilisme, pelayaran, kolonialisasi, dan tiga kekaisaran Islam itu terlalu besar untuk beradaptasi. Adalah mengagetkan bahwa, tiga tiang itu bukan tumbang oleh perang besar, baik dari Eropa atau wilayah lain, karena secara militer dunia muslim saat itu masih bisa melawan. Perdagangan, yang membawa perebutan uang dan emas, jauh lebih mampu membuat tiga kekaisaran Islam itu perlaya perlahan-lahan.

Konsekuensinya menjadi begitu besar dan panjang. Beberapa epik kemenangan ikonik, dari Perang Badar oleh Nabi dan para sahabat, Penaklukan Selat Gibraltar oleh Tarikh Bin Jiyad, Perang Salib oleh Sholahudin Al Ayubi, dan keagungan tentara Islam nyaris tak berbekas oleh “merkantilisme bin kolonialisme” ini. Dunia Islam lalu bertanya dengan cemas, mengapa Islam jatuh?

Perintisan untuk bangkit memang berkibar di mana-mana. Tetapi kemudian dengan spirit yang sudah teramat bias, dengan beragam versi dan gagasan. Kebanyakan negara Islam bangkit dengan ideologi nasionalisme, yang menurut buku ini sangat berbeda dengan barat. Di barat, temuan nasionalisme yang dirumuskan misalnya oleh Ernest Renan, adalah fakta-fakta yang ditemukan —karena kesamaan bahasa, kesamaan teritori, dan kesamaan dalam perang atau perdagangan.

Di dunia Islam lain lagi, nasionalisme adalah “fakta yang dibayangkan harus ada” (halaman . Inilah jawaban penting untuk menolak klaim pengusung revitalisasi (menghidupkan kembali) sistem khalifah di Dunia Islam.

Olehnya gerakan menghidupkan kembali “api Islam” menjadi begitu berwarna. Para tokoh pengusung pun sering kali lahir dengan gagasan yang saling bertentangan. Tetapi satu hal jelas, Dunia Islam bagaimanapun tak pernah benar-benar takluk oleh siapapun. Inilah saripati dari Buku berjudul Dari Puncak Baghdad ini.

Buku Biografi Sjahrir, Tokoh Yang “Sunyi”

Buku baru tentang Soetan Sjahrir ini layak menggedor kembali memori publik tentang perebutan kemerdekaan yang begitu penuh prahara. Namun di luar penceritaan seumumnya, yang mengibarkan pergolakan mengharu biru, serta heroisme para pemuda, buku ini justru masuk dengan plot berbeda. Bahwa sejatinya, Revolusi Indonesia adalah penuh warna. Tak selalu ramai, melainkan bisa sunyi —-yang dilakoni oleh orang-orang yang kesepian, salah satunya adalah Soetan Sjahrir.

Berhentilah dengan bayang-bayang “sinematografik” bahwa kemerdekaan Indonesia melulu dengan darah, mesiu dan bambu runcing. Kita menganggap faktual, tentang Bung Tomo, Tan Malaka, Soedirman, atau tokoh-tokoh lain yang meletupkan perlawanan gigih mengusir penjajah. Tetapi, itu bukan satu-satunya pola. Jiwa revolusioner dan anti kolonialisme juga bergerak dengan polaritas yang banyak. Ada pihak yang tekun berpikir. Giat berdiplomasi. Menjaga teguh moralitas. Dan prihatin terhadap mentalitas “budak” yang mengidap anak bangsa secara parah.

Buku ini penting untuk menyelamatkan memori terbatas bangsa ini. Bahwa jangan sampai Revolusi Kemerdekaan jatuh sebagai mitos, legenda, dan hanya layak menjadi latar film-film perang (yang menguarkan asap mesiu, letupan bedil, atau bambu runcing).

Seorang Sjahrir, pejuang, dipolomat, pemikir, dan entah apalagi sebutan yang layak ia sandang (oh, ya, iya juga oleh kolega dekatnya biasa disebut Bung Kecil), adalah tokoh yang merebut panggung pergolakan kemerdekaan dengan cara berbeda. Si Bung Kecil yang berwajah simpatik, cerdas, dan humoris ini tentu tidak mengasah pedang atau mengukir bambu runcing untuk ditusukkan ke ulu hati penjajah Belanda. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Bahwa revolusi tidak selalu rusuh. Tetapi bisa dengan tertib dan teratur. Kepada salah seorang rekannya, ia mengatakan: “Revolusi tidak mungkin diadakan sembarang waktu menurut kehendak nafsu si pemimpin yang gila berontak. Kalau memang mau berhasil, perjuangan harus tertib dan teratur (halaman xxv, Kata Pengantar oleh Subadio Sastropratomo).

Tentu saja ini adalah pilihan berat dan pahit, olehnya selalu berlangsung sunyi sendiri. Dalam sejarah, selalu ada tipe seperti ini. Seperti M.T. Kahin membuat tipologi solidarity maker (tokoh yang mampu menggalang emosi massa, seperti Bung Karno), dan tipe administratif maker (seperti Sjahrir dan Bung Hatta). Sjahrir agaknya tipe administratif maker ini, yaitu bergerak secara rasional dan terukur. Sekali lagi ini adalah pilihan pahit, dan dibenci oleh “kaoem republiken” lainnya. Karena tidak sepadan dengan jiwa zaman (zeitgeist) massa itu, yang bergolak dan emosional. Prinisip rasional ala Sjahrir sudah pasti juga tidak merakyat.

Namu berbeda dengan Mohammad Hatta, meski sama-sama pemikir, Sjahrir terlalu banyak musuh politik. Ia bukan hanya dibenci oleh misalnya PKI (yang tiga kali mengguntingnya), tetapi juga oleh Bung Karno dan kalangan muslim sekaligus. Majalah TEMPO Edisi Khusus 17 Agustus lalu seolah meneguhkan kebencian beberapa pihak kepada Soetan Sjahrir, diantaranya adalah para pemberontak DI/TII pimpinan Marjan Kartosoewiryo, yang menolak isi Perjanjian Renville versi Sjahrir. Lengkapnya, terpapar di halaman 189 dari buku ini.

“Sjahrir sangat dibenci oleh orang orang Komunis dalam PI (Perstoean Indonesia), yaitu Rustam Effendi, Setiadjid, dan Abdul Madjid. Hal ini berulang di kemudian hari, ketika ia menjadi Perdana Menteri, dan juga di awal pergolakan 65, ketika PKI mendorong Soekarno untuk membubarkan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Selain itu, Sjahrir adalah orang yang berkali-kali mengalami bentrok dan keributan langsung dengan Bung Karno, oleh sebab itu wajar, Bung Karno juga membenci Sjahrir (halaman 63). Menurut Bung Karno, Sjahrir adalah orang yang tidak setia. Pernyataan ini dikeluarkan Bung Karno gara-gara Sjahrir pulang sendiri tanpa melepor ke Bung Karno, ketika ia menghadap utusan dari Belanda.”

Lalu apakah sikapnya itu kontra produktif? Tunggu dulu. Bagi siapapun yang mempelajari dengan detil bagaimana perundingan Meja Bundar dimenangkan, bagaimana Diplomasi Beras antara India dan Indonesia berlangsung, dan dua hal itu menyelamatkan muka republik di kalangan dunia internasional, pasti akan bersyukur dengan peran Sjahrir. Lagipula, tokoh ini tak kurang-kurang radikal. Sesuai dengan akar kata radikal, yaitu radix, tuntas hingga ke akar-akarnya, maka Sjahrir adalah radikal dengan prinsip, bahwa tak ada kata kerjasama dengan para kolonialis. Mohon dicatat, dari sekian banyak pejuang nasional waktu itu, Sjahrir adalah salah satu orang yang paling dicari Tentara Dai Nippon Jepang, karena menolak bekerjasama.

Barangkali konsistensi Sjahrir adalah berurat berakar dari pembacaannya atas watak Bangsa ini. Di tengah kentalnya kultur feodalis, karakter yang remuk karena penjajahan, maka tak boleh revolusi jatuh ke tangan orang-orang gila kuasa. Tokoh ini menolak jalan coup d’ etat, menggunting jalan sejarah dengan lumuran darah. Sjahrir sepertinya hendak memberikan pendidikan politik kepada bangsa ini. Untuk melewati pergolakan dengan sabar, sistematis, dan “proyek jangka panjang”. Kosa kata inilah, “proyek jangka panjang”, yang tidak cocok dengan tabiat Bung Karno, Tan Malaka, serta beberapa pejuang nasional lainnya.

Jalan sunyi inilah yang kemudian membuatnya terpuruk. Ia jatuh sebagai pesakitan. Dipenjara oleh kumpeni Belanda, diburu Jepang, diteror PKI, dan dipenjarakan oleh Bung Karno. Ia bahkan menghembuskan nafas terakhir jauh dari negeri yang dicintainya, yaitu di Swiss.

Sungguh tragedi, yang melampaui kredo “revolusi memakan anak sendiri”. Sjahrir bukan saja dimakan oleh kemaruk politik sesama anak bangsa. Tetapi sekaligus begitu terbatas apresiasi dan pengenalan anak bangsa sesudahnya. Anak-anak muda sekarang bahkan mungkin harus terbata-bata mengeja nama Sjahrir, berbeda bila mereka menyebut tokoh-tokoh lain.

Takdir menjadi kesepian ini sesungguhnya berbeda dengan tabiat sejati Sjahrir. Manusia besar ini justru tak tahan dalam kesepian. Pengakuan Bung Hatta, yang selama sepuluh tahun menjadi tokoh buangan di Boven Digoel, Banda Neira, dan Soekaboemi, bisa bercerita banyak. Menurut Bung Hatta, selama dipembuangan, Sjahrir mengangkat anak, masing-masing Ali, Lili dan Mimi, sebagai teman mainnya. Selama di pengasingan itupun, ia akrab bergaul dengan anak-anak muda, hingga sempat membuat koperasi dan Klub Sepakbola. Demi mengisi waktu kosong, Sjahrir rela memasak, menjahit baju, dan mengajari anak-anak itu berbagai mata pelajaran (halaman 179).

Catatan penting dari buku ini adalah (sekali lagi) pengingatan bahwa perjuangan dan proyek politik tak harus “grasa-grusu”. Bukan apa-apa, bila segala dobrakan politik bermain satu kali pukul, terlalu banyak orang oportunis yang terlibat. Seperti dalam Revolusi 45, seperti yang ditulis Y.B. Mangoenwijaya, adalah hiruk pikuk penculikan, intrik, intimidasi, pencurian dan penggarongan. Tidak semua adalah pahlawan, karena banyak pula pecundang. Terakhir, buku ini ditulis dari kumpulan catatan sejumlah tokoh, yang terlibat langsung, berinteraksi, atau menjadi anak didik Sjahrir. Dengan kata lain, diantara buku sejenis, inilah buku tentang Sjahrir yang otoritatif.

Buku Tentang Sistem Presidensialisme

Jika diibaratkan pengemudi, maka Presiden SBY adalah sopir yang beruntung. Ia berada di jalan lempang yang begitu mulus, karena struktur konstitusi menjamin masa jabatannya hingga tuntas, tak bisa distop sembarangan hingga berakhir nanti (2014).

Pun dengan kelengkapan untuk “tancap gas”, sangat lengkap bin mumpuni. Ia berhak menunjuk para pembantu (para menteri) untuk ikut dalam mengemudikan “perjalanan bangsa”.

Seorang “kenek” pendamping supir utama, sebagai “ban serep”, juga selalu siap menemani atau sesekali mengganti tugas-tugasnya, yaitu seorang wakil presiden. Lagipula, bukankah SBY mengantongi SIM yang begitu sahih, yaitu dukungan mayoritas rakyat Indonesia —dalam Pilpres 2009 lalu. Satu lagi keberuntungan SBY, yaitu punya “kendaraan politik” begitu kuat, bernama Partai Demokrat. Sekali lagi, jika seorang presiden adalah pengemudi tunggal kendaraan Republik Indonesia, maka SBY adalah supir yang beruntung.

Analogi ini tentu tak main-main. Mari berhitung. Setidaknya dirunut dari Habibie, Gus Dur, dan Megawati, ia naik podium kepresidenan dalam konteks politik yang jauh lebih stabil (dibanding era sebelumnya). Ketika ia unggul dalam Pilpres langsung, maka struktur konstitusi kita sudah selesai diamandemen, dan terjadi purifikasi (perbaikan) atas berbagai kelemahan sistem presidensialisme. Kelemahan presidensialisme, yaitu masalah legitimasi politik, ia peroleh mutlak —karena dipilih langsung oleh jutaan penduduk. Begitu juga hak, kewenangan, sudah selesai diatur Undang-Undang Dasar. Berkah lain, dari amandemen konstitusi yang memperkuat posisi presiden, adalah posisi kelembagaan presiden, beserta wakil presiden, serta para menteri-menterinya. Satu hal terpenting, ada pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tegas, antara Presiden dengan Legislatif. SBY pula, yang ketika naik, berposisi sebagai chief of executive, sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Tegas-tegas bahwa akumulasi kekuasaan berada di tangannya. Tentu, jika saja mau, ia berhak mengelola kekuasaan kepresiden secara tegas dan efektif. Pilihan ada di tangannya, menggunakan cara-cara hard power, soft power, atau malah kompromistis —dan tersandera oleh Partai Politik. Satu saja yang harus dihindarinya, yaitu menabrak rambu-rambu konstitusi.
Lalu kita melihat dengan miris. Sang sopir terlalu sering mengerem, atau bahkan memarkir kekuasaannya, untuk terlalu sering “menjamu” kehausan politik dari para rival.

Presiden SBY tersandera oleh jebakan Presidensialisme Reduktif, alias system presidensialisme yang lemah.

Memang galib saja, seorang Presiden seperti SBY mengahadapi rupa-rupa turbulensi atawa goncangan politik, seperti saat ini yang berhembus menderu-deru. Beragam serangan, isu, fitnah, kritik, dan serangan datang berhamburan. Sumber petaka politik bisa datang dari segala pojok, mulai dari politisi parpol, koalisi parlemen, LSM, demonstrasi publik, hingga ancaman pembangkangan massa dan aksi-aksi terorisme.

Tetapi seorang SBY juga memiliki perangkat yang memungkinkan ia berlindung, seraya tetap menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Asal saja, seluruh agenda dan program pemerintahannya pro rakyat, rasanya jauh jika dirinya harus terjungkal.

Namun justru fenomena “low presidentialisme” yang mengemuka.

SBY cenderung terlampau lunak, ragu, kompromistis, lalu sibuk dibalik pembedahan operasi pencitraan.

Posisi yang berlawan-lawanan, antara struktur konstitusi presidensialisme dengan struktur politik kita yang multipartai, selalu menjadi sumber tudingan atas sikap SBY yang peragu. Para pembela SBY berkilah bahwa sumber instabilitas dan gangguan datang dari pihak eksternal (politisi parpol, koalisi yang tidak patuh, loyalitas ganda para menteri, dan celah politik lain yang dimanfaatkan untuk menyerang presiden). Pertanyaannya: bila memang semua hal itu adalah niscaya hadir, mengapa tidak dilawan?

Kurang lebih, buku ini menyediakan jawaban atas peluang SBY untuk pindah quadran, dari jebakan presidensialisme lemah (reduktif) menjadi presidensialisme efektif (catatan, semuanya harus berporos kepada kepentingan anak bangsa, bukan klan atau kelompok).

Menurut buku ini (halaman 273), SBY bisa memperkuat posisinya dengan cara: (1) melarang menteri rangkap jabatan, agar mereka membuat sikap “loyalitas ganda” atau “bermain di dua kaki”. Menteri harus loyal terhadap presiden, bukan kepada partai tempat asalnya. Ini penting, agar program pemerintah jalan bergegas dan mengena. Lalu (2) Memaksimalkan segala kewenangan dan veto yang dimilikinya. (3) Melembagakan kewenangan posisi wakil presiden. Rumusan ini berpusar pada energi kuasa presiden secara internal, artinya berpusar pada lingkungan kepresidenan.

Lantas, seputar gangguan politik dari luar, SBY juga berpeluang untuk meredam perkara menjengkelkan itu. Menurut buku ini, yang ditulis oleh seorang cendekiawan muda Alumni UGM, yaitu Hanta Yudha AR, adalah dengan memunculkan strong presidentialisme, presidensialisme yang kuat. Bagaimana?

Tak lain secara konseptual, adalah mensinergikan presidensialisme yang kokoh (dan sudah dijamin oleh konstitusi), dengan struktur politik di parlemen, plus menerapkan personalitas atau gaya kepemimpinan yang kuat pula.

Satu-satunya masalah di luar dirinya adalah struktur politik kita yang multipartai. Namun, dalam perkembangan politik, bukankah sudah berangsur menjadi sederhana, tidak lagi seribet dulu? Kini sudah terjadi penyederhanaan fraksi di DPR. Peta kekuatan juga sudah jelas, yaitu partai oposisi (PDIP), dan partai pendukung (Demokrat dan “terkadang” partai lainnya). Secara struktur, relatif peta kekuatan tidak bermasalah. Justru menjadi bergelombang karena karakteristik presiden yang rapuh, kompromistis, dan over akomodatif. Hingga sebentar-sebenatar muncul hak angket, hak interpelasi, dan gangguan dari DPR. Padahal, ujung-ujungnya adalah berbagai kekuasaan.

Output dari lanskap politik sedemikian, justru menyandera SBY untuk mampu menggolkan program-program terbaiknya. Karena, tawar menawar politik, menjauhkan SBY dari dukungan kabinet (yaitu para menteri) yang memenuhi kaidah meritokrasi (professional) dan kehilangan sifat zaken cabinet (cabinet yang kompeten), seperti terpapar di buku ini pada halaman 53. Contoh telanjang adalah tragedi terusirnya Sri Mulyani dari bangku kabinet, hanya gara-gara tukar guling kasus politik.

Buku secara sistematis dan lengkap menjadi bacaan yang bagus untuk menguliti sikap gamang presiden. Buku ini adalah karya skripsi penulisnya di Kampus UGM. Akan tetapi, sangat kaya contoh, konsep teoritis, dan pemaparan yang detil. Ditambah lagi dengan dua kata pengantar, masing-masing dari Amien Rais dan Anis Baswedan.

Amien Rais, dalam kata pengantar buku ini (halaman xxii), memberikan ilustrasi menarik, tentang sikap Abraham Lincoln, Presiden AS, yang merangkul lawan-lawan politiknya untuk duduk di kabinet, dengan satu syarat: mereka harus setia, bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, bila melenceng, langsung dipecat! Lalu bagaimana dengan keributan Kongres (atau DPR RI, jika di Indonesia). Mudah saja: kalau bagus diikuti, kalau buruk tinggalkan. Bilakah kita melihat SBY seperti Lincoln?